"Bila masalah kurang gizi di Indonesia tidak segera ditangani secara tepat," kata Kepala Subdirektorat Kewaspadaan Gizi Departemen Kesehatan (Depkes) Tatang S Fallah, Jumat (28/4/2006) di Jakarta.

Tatang mengatakan, lima juta bayi yang diprediksi potensial mengalami lost generation itu sebagian besar lahir pada tahun 2000-an. Jumlah balita yang mengalami kurang gizi itu kini mencapai sekitar 27,5% dari total balita di Indonesia.

"Yang dimaksud dengan lost generation adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam satu generasi akibat penurunan kualitas fisik dan kecerdasan atau intelligence quotient (IQ)," jelasnya.
Tatang mengakui, beberapa tahun lalu Indonesia sempat ditegur Badan Kesehatan Dunia (WHO). Penyebabnya, karena prevalensi atau kejadian kurang gizi per wilayah di Indonesia tergolong cukup tinggi atau di atas 20%. "WHO juga menilai pemerintah Indonesia bersikap tenang-tenang saja," ungkapnya.

Menurut Tatang, bila lost generation benar-benar terjadi, bisa dipastikan ke depan, Indonesia akan kalah dalam persaingan global. Penyebabnya karena kualitas SDM-nya rendah dibandingkan negara-negara lain.

Pejabat dari Depkes ini menegaskan, pemerintah telah menargetkan pengurangan jumlah balita penderita gizi buruk dari 8,5% menjadi 5%. Sementara itu, pengurangan jumlah balita kurang gizi dari 27,5% menjadi 20% yang akan dicapai pada tahun 2009.

"Walau dirasa rendah, target ini saja sudah cukup sulit. Per tahun saja, kita hanya sanggup menurunkan gizi buruk 0,5%," ungkapnya.

Tatang mengharapkan, pemerintah daerah (pemda) segera melaporkan setiap temuan kasus gizi buruk ke pusat. Kasus gizi buruk jangan ditutup-tutupi. Pasalnya, masih banyak pemda yang kerap menyembunyikan kasus gizi buruk yang ada di daerahnya. "Padahal, pemda yang menutupi kasus gizi buruk sebenarnya telah melanggar Undang-Undang tentang Penyebaran Wabah."

Menurut Tatang, bila ditemukan 25 kasus gizi buruk di suatu wilayah, daerah bersangkutan harus mengeluarkan status kejadian luar biasa (KLB). Tujuannya agar penanganannya bisa dilakukan maksimal. Sedangkan bagi dokter yang menemukan kasus gizi buruk, ia wajib melapor ke pemda hingga ke pemerintah pusat.

Sementara itu, menurut antropolog dari Departemen Antropologi Universitas Indonesia Achmad Fedyani Saifudin, masalah gizi buruk di Indonesia tidak hanya disebabkan kemiskinan semata, tetapi juga disebabkan aspek sosial dan budaya.

"Karena ada orang tua yang lebih mementingkan membeli rokok daripada makan anaknya," kata Saifudin.

Ia mencontohkan, kasus gizi buruk dialami 80% balita di Gianyar, Bali. Ternyata, balita yang mengalami gizi buruk itu bukan berasal dari keluarga yang miskin.

Menurut Saifudin, untuk mengatasi masalah kurang gizi dan gizi buruk, diperlukan pula sebuah pendekatan antropologi. Penanganannya harus pula disesuaikan dengan kultur, kepercayaan dari daerah masing-masing. "Karena itu, di negara lain pun telah diterapkan ilmu antropologi nutrisi guna menangani masalah gizi."

Antropologi nutrisi diperlukan karena antropologi nutrisi penyelesaian masalah gizi mencakup pola makan yang menjadi identitas etnik, kepercayaan, dan ideologi. Selain itu, antropologi nutrisi itu juga mempelajari perubahan budaya dan pemahaman masyarakat. Sebaliknya, kata Saifudin, ahli gizi cenderung melihat makanan hanya sebagai sumber energi dan protein. "Diharapkan dengan pendekatan budaya, pesan gizi pada masyarakat akan lebih masuk," ujarnya.